Anggota Komisi V DPR RI Ansar Ahmad saat pertemuan Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan Bupati Manggarai Barat, di Labuan Bajo, NTT, Jumat (24/1/2020). Foto : Nita/Man

Anggota Komisi V DPR RI Ansar Ahmad menyoroti pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pariwisatanya. Jika pengembangan SDM tidak segera dilakukan, maka nantinya masyarakat lokal akan termarginalkan dan tidak dipungkiri akan timbul konflik lokal, sehingga meresahkan wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo.

“Kita ingatkan Bupati Manggarai Barat, bahwa perkembangan pariwisata di sini harus diikuti dengan usaha mengembangkan SDM lokal. Karena itu bagian yang tak terpisahkan. Kita tidak ingin nanti ketika pariwisata berkembang, tetapi SDM lokal termarginalkan. Saya yakin daerah ini tidak menutup diri dengan tenaga-tenaga pariwisata dari luar, tetapi porsi  masyarakat di sini harus diberikan,” katanya usai pertemuan Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan Bupati Manggarai Barat, di Labuan Bajo, NTT, Jumat (24/1/2020).

Menurut Ansar, banyaknya spot pariwisata di Labuan memang patut dibanggakan. Bahkan saat ini sudah dilengkapi dengan hotel-hotel berbintang dan bertaraf internasional, namun hal itu juga harus dikembangkan secara bersamaan dengan sekolah-sekolah vokasi, guna melatih masyarakat sekitar untuk ikut berkembang di pembangunan infrastruktur pariwisata di daerahnya. Sekolah vokasi itu dapat dilakukan dalam jangka pendek dengan dibiayai Pemerintah atau Corporate Social Responsibility (CSR) hotel-hotel di Labuan Bajo.

“Anak-anak tamatan SMA di sini yang tidak nyambung sekolah (ke jenjang yang lebih tinggi), saya kira mereka bisa dididik dengan pola boarding vocation supaya mereka punya keahlian. Pemerintah Daerah bisa menggandeng lembaga sertifikasi seperti BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) maupun lembaga sertifikasi dari luar negeri. Karena  mendidik SDM kita, kita tidak hanya berpikir in what looking, tetapi juga berpikir out what looking. Inikan sejalan dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sedang dibahas Pemerintah dan DPR RI,” jelasnya.

Ansar menilai, Pemerintah harus sungguh-sungguh memberikan pelatihan SDM tersebut. Karena jika tidak, akan ada kecemburuan sosial yang muncul hingga memicu konflik dan menimbulkan keresahan bagi para investor. Komisi V DPR RI akan mendukung pelatihan tersebut, mengingat Labuan Bajo sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), maka seluruh stakeholder harus sungguh-sungguh memikirkan pertumbuhan dan perkembangan infrastruktur pendukung pariwisata dengan diikuti pengembangan pertumbuhan SDM bidang pariwisata.

Terkait kesiapan Labuan Bajo sebagai salah satu KSPN, politisi Partai Golkar itu berpendapat proses KSPN terus berjalan. “Sejalan pertumbuhan infrastruktur, pertumbuhan obyek-obyek wisata itu tentu pasti semakin banyak kebutuhan infrastruktur yang lebih memadai. Tetapi infrastruktur dasarnya sudah mulai dikerjakan. Ada pelabuhan penumpang, kemudian runway bandara diperpanjang. Jalan-jalan  penghubung diperlebar. Saya kira progres KSPN terus berjalan,” jelas legislator dapil Kepulauan Riau itu. (nt/sf)